Mendorong UKM NTB Naik Kelas, Sudah Siapkah?


Wacana Usaha Kecil dan Menengah (UKM) naik kelas kembali mengemuka dalam berbagai pemberitaan media massa baik media cetak maupun online di Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu belakangan ini. Terlebih dalam perbincangan – perbincangan para pelaku UKM itu sendiri.

Hal ini antara lain dipicu oleh pernyataan Gubernur NTB DR Zulkiflimansyah dalam berbagai kesempatan, seperti pada forum webinar dengan topik “UMKM Siap Digital” pada Hari Rabu (8/7) yang lalu. Setelah memaparkan pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang melibatkan hampir lima ribuan pelaku UKM dalam pengadaan barangnya Gubernur menyebut perlunya UKM naik kelas tidak hanya pada skala usahanya semata, tapi juga pada kapasitas dan kompetensinya.

Keberpihakan dan kesungguhan dalam mengembangkan bisnis UKM nampaknya akan semakin nyata, sebagaimana diberitakan juga bahwa Pemerintah Propinsi NTB saat ini tengah mempersiapkan adanya Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pemberdayaan UKM. Political Will ini tentu akan menjadi angin segar bagi para pelaku UKM karena sebetulnya Pemerintah Propinsi NTB sejak tahun 2017 sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang hal ini yakni Peraturan Daerah No. 2 tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, tetapi sampai saat ini Perda tersebut belum dirasakan manfaat implementasinya oleh para pelaku UKM yang ada.

Menarik untuk dicermati terkait frasa “naik kelas” bagi UKM, dengan pertanyaan mendasar yakni UKM seperti apakah yang disebut naik kelas. Sepertinya banyak pihak yang sebetulnya belum memiliki pemahaman yang pasti akan hal ini, sehingga ukuran – ukuran atau parameter yang digunakan pun kemudian menjadi tidak seragam dan terkesan artifisial. Sementara pemahaman terhadap idiom UKM sendiri lazim digunakan secara umum saja untuk menyebut usaha – usaha yang dilakukan masyarakat dengan skala usaha yang relatif kecil dan tidak bersifat korporasi, dan biasanya merupakan usaha perorangan. Dengan pemahaman yang bersifat generalis (menyamaratakan) seperti inilah yang kemudian membuat kriteria ataupun ukuran – ukuran “naik kelas” yang digunakan menjadi tidak pasti dan tidak seragam.

Untuk mempermudah sekaligus membincangkannya dalam pemahaman yang sama maka seyogyanya kita mengacu pada landasan peraturan formal yang berlaku yakni Undang – Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sesuai undang – undang ini maka selain usaha besar yang ada dalam sistem perekonomian nasional kita, maka yang dikenal adalah pembedaan berdasarkan skala usahanya atas dasar kepemilikan usaha atau asset dan pencapaian penjualan atau omzet yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan menggunakan kriteria ini maka dapat kita kenali apa yang disebut usaha mikro, kecil dan menengah dengan penjelasan masing – masing adalah :

1. Usaha Mikro

  • Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha , atau
  • Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah)

2. Usaha Kecil

  • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah)

3. Usaha Menengah

  • Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000.-(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  • Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000.-(lima puluh milyar rupiah)

Dengan pemahaman terhadap definisi dan kriteria berdasarkan undang – undang ini maka dengan mudah kita pahami bahwa proses “naik kelas” bagi UKM adalah ketika skala usahanya meningkat. Bahwa dalam praktek usahanya sudah berhasil memasarkan produknya keluar daerah atau keluar negeri (ekspor) atau “hanya” bermain di pasar lokal, sudah bekerjasama dengan pertokoan modern atau hanya menjual produknya di kios – kios kampung dan pasar – pasar tradisional, apakah pemilik / pelaku usahanya populer di panggung – panggung seminar dan diberitakan banyak media, ataukah masih terasing di “jalan sunyi”, kesemuanya ini bukanlah menjadi ukuran yang sebenarnya bagi keberhasilan atau apa yang kita sebut sebagai “naik kelas”. Sesuai dengan kriteria skala usaha berdasar undang – undang di atas maka proses naik kelas bagi UMKM adalah ketika usaha skala mikro meningkat menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah meningkat menjadi usaha besar.

Anas Amrullah (Paling Kiri), Wakil Ketua KADIN NTB

Untuk mendorong berlangsungnya proses naik kelas sebagaimana yang diharapkan, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTB Bidang Pengembangan UMKM, Koperasi dan Industri Kreatif Anas Amrulah berpendapat bahwa langkah awal yang sangat penting dan mendasar adalah menciptakan koordinasi yang baik dan membangun sinergi antar semua pihak, baik antara asosiasi, lembaga ataupun organisasi pelaku usaha, akademisi, dan yang tak kalah penting berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan UMKM, agar bisa berjalan beriringan dan tidak saling tumpang tindih, tidak berebut dan tidak saling klaim obyek binaan atau dampingannya.

“Dengan sinergi dan koordinasi yang baik mestinya kita bisa buat goal bersama, misalnya kita ingin menaikkelaskan 100 usaha kecil jadi menengah, atau 1000 usaha mikro menjadi usaha kecil. Libatkan semua lembaga, asosiasi, himpunan dan sebagainya, bagi peran masing – masing akan mendampingi berapa anggota atau binaan / dampingannya,” ujar Anas dalam kesempatan bincang – bincang dengan Besiru.com belum lama ini. “Begitu juga dengan OPD atau instansi pemerintah, jangan lagi seperti yang sering kita lihat saat ini, ada satu UMKM yang mendapat bantuan ataupun pembinaan dari berbagai instansi, yang kemudian tidak jarang muncul kesan saling klaim, dan kemudian muncul pula kesan kalau UMKM di NTB cuma itu – itu saja orangnya,” lanjut  Anas lebih jauh.

Kemudian terkait peran KADIN sebagai induk bagi semua organisasi pengusaha yang keberadaannya merupakan amanat dari undang – undang, Anas menyatakan bahwa KADIN akan menjadi rumah bersama bagi semua organisasi UMKM, dan sebagai langkah konkrit keterlibatannya KADIN akan mengajak semua organisasi UMKM tersebut bersama – sama menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan UMKM untuk bisa menjadi acuan bersama bagi pemerintah dan dunia usaha dalam memajukan UMKM di NTB.

Terkait dengan langkah – langkah konkrit yang bisa diupayakan dalam mendorong proses naik kelasnya UMKM ini menarik apa yang dilakukan oleh Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Mataram sebagaimana disampaikan oleh ketuanya Fadhillah atau yang akrab disapa Cak Fadhil kepada Besiru.com.

Cak Fadhil, Ketua TDA Mataram

“Kami punya program, yang ini memang menjadi program utama di TDA yaitu Kelompok Mentoring Bisnis. Dalam kelompok mentoring bisnis ini berhimpun paling banyak 10 (sepuluh) orang peserta untuk bersama – sama belajar berbagai hal terkait pengembangan bisnisnya dengan didampingi seorang mentor.

Program ini biasanya berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan pertemuan rutin 2 (dua) kali dalam sebulan,” jelasnya. “Dalam pelaksanaan mentoring tersebut peserta  kita bagi dalam kelompok – kelompok sesuai dengan skala bisnis mereka. Kelompok dengan omzet penjualan tahunan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kelompok dengan omzet antara Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 2.5 milyar, dan kelompok dengan omzet penjualan tahunan antara Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar,” ungkap Cak Fadhil melanjutkan. Adapun materi pembelajarannya meliputi semua aspek dalam pengelolaan bisnis, mulai dari produksi, pemasaran, keuangan, kepemimpinan, pengelolaan karyawan, membangun sistem bisnis, hingga aspek spiritual.

Dengan dipimpin seorang mentor yang juga anggota TDA yang memiliki skala bisnis atau omzet penjualan yang lebih tinggi dari peserta, dan biasanya juga bisnisnya sudah  digeluti lebih lama dengan berbagai pengalaman jatuh bangunnya maka pesera mentoring tidak hanya belajar teori tapi lebih banyak belajar dari pengalaman mentornya. “Target yang dicapai setelah selesai mengikuti mentoring tersebut omzet penjualan para pesertanya meningkat minimal 100 % dari sebelumnya. Dengan peningkatan secara bertahap dan terencana seperti inilah menurut kami proses naik kelas itu bisa berlangsung dengan alamiah tapi juga lebih cepat,” pungkas Cak Fadhil mengakhiri penjelasannya. 

Melihat kondisi dan realitas yang ada saat ini, di mana sekitar 90 % pelaku usaha di NTB masih berada pada skala mikro, maka menurut Sekretaris Dinas Perdagangan Propinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti yang nampaknya perlu menjadi prioritas adalah mengupayakan proses naik kelasnya para pelaku usaha mikro agar meningkat menjadi usaha kecil, walaupun tentu tidak abai juga pada para pelaku usaha kecil untuk bisa meningkat menjadi usaha menengah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di mana dalam konteks pengembangan bisnis UMKM concern utama Dinas Perdagangan adalah pada aspek pemasaran maka berbagai program yang bersifat fasilitasi pun telah dilaksanakan seperti pameran, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, misi dagang, dan berbagai bentuk promosi lainnya, termasuk penyediaan kanal e-commerce yaitu dengan menyediakan portal I Shop NTB. “Tapi kami juga paham bahwa untuk pemasaran produk secara luas banyak aspek yang mesti dipersiapkan, sehingga bagi para pelaku UMKM kami juga mengadakan berbagai pelatihan yang bersifat mendukung persiapan pemasarannya, seperti pelatihan branding, packaging, digital marketing dan sebagainya” jelas Nelly dalam pertemuan dengan Besiru.com di kantornya baru – baru ini.

Walaupun memang mesti diakui bahwa program – program yang dilaksanakan selama ini belum secara langsung memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM untuk naik kelas dalam artian meningkat skala usahanya,”Paling tidak dengan berbagai program yang kami laksanakan bisa membuat para pelaku UMKM tetap eksis menjalankan bisnisnya dan berkelanjutan,” ungkap Nelly lagi. 

Salah satu problem yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengembangan bisnis UMKM adalah ketiadaan data yang benar – benar valid. Banyak faktor yang menyebabkannya, baik dari sisi pelaku UMKM sendiri seperti bisnis yang masih sangat mungkin berubah – ubah, masih adanya keengganan pada sebagian pelaku untuk mengurus perijinan dan sebagainya. Sementara dari sisi pemerintah faktor utama yang masih sering terjadi adalah lemahnya koordinasi baik antar sektor, terlebih antara instansi pada tingkat propinsi dengan instansi terkait pada tingkat kabupaten / kota, dan perbedaan pendekatan antara satu dinas / instansi dengan dinas / instansi yang lain sehingga menghasilkan data yang berbeda pula.

Terkait hal ini Anas Amrullah berpendapat,  dengan melihat pesatnya kemajuan teknologi dan informasi di era digital saat ini, rasanya tidak ada kendala yang terlalu besar baik di internal atau eksternal pelaku UMKM, termasuk untuk mendapatkan data yang lebih baik. Tinggal kita bisa memetakan di sektor apa para pelaku UMKM  kita bisa berkembang dan naik kelas dengan cepat. Pemetaan yang lengkap dari semua aspek, akan sangat membantu UMKM kita bisa  bersaing dengan pelaku UMKM dari daerah lain. Kita bisa melahirkan UMKM yang produknya bisa menjadi brand lokal unggulan di daerah, kemudian dengan dukungan yang tepat, UMKM ini kita dorong untuk bisa bermain di pentas nasional atau menjadi Brand Nasional dari NTB.

Model seperti ini bisa kita lakukan secara berulang dari UMKM yang naik kelas, misalkan hari ini kita menemukan produk UMKM yang bisa diterima secara luas oleh pasar kita di NTB, ini di-support habis, beri mereka modal yang cukup, dampingi dengan benar, supaya produknya bisa menguasai pasar di NTB. Setelah itu tercapai, kita dorong produk tersebut untuk bisa masuk ke pasar nasional. 

Menguasai pasar lokal di sini dalam arti produk tersebut memang diminati oleh pasar lokal kita, bisa bersaing secara kompetitif dengan produk sejenis dari luar daerah dan memenangkan pasar. Kalau kita membesarkan UMKM dengan terus-terusan mengintervensi pasar melalui program pemerintah, yang terjadi mereka hanya berharap dapat dukungan pasar terus dari pemerintah, dan ini justru membuat mereka tidak siap berkompetisi secara sehat.

Jika pemerintah daerah bisa membuat iklim usaha yang baik untuk para pelaku UMKM, niscaya kita boleh yakin akan banyak UMKM yang naik kelas di NTB.


Like it? Share with your friends!

Bambang Parmadi
Praktisi Usaha Kecil, Penggiat Pengembangan Kewirausahaan, Owner Cake Pisang Paling Juara, Penggemar Acara Makan-Makan dan Jalan-Jalan.