Desa Wisata Sebagai Peluang di Era New Normal


Pintu Masuk Kampung Wisata Kerujuk
Pintu Masuk Kampung Wisata Kerujuk

Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kendala ada peluang. Begitu pula dengan kondisi ketika badai covid 19 yang belum juga mereda, tetap memberi peluang asalkan disertai dengan langkah-langkah cermat. 

Kebijakan pemerintah yang membuka status PSBB (pembatasan social berskala besar) menjadi status new normal merupakan kebijakan bagi membangun ekonomi masyarakat. Bagaimanapun kondisi covid 19 telah membuat banyak warga masyarakat melepas aktivitas ekonominya demi menghindar dari pandemic global itu. Kini di era new normal semua pihak harus hidup dalam kondisi baru agar roda ekonomi dapat berjalan kembali.

Termasuk penyelenggaraan pariwisata di dalamnya haruslah pula kembali berjalan. Pada konteks NTB sebagai daerah yang salah satu produk andalannya adalah pariwisata maka sudah dipastikan ada banyak masyarakat yang terdampak dari stagnannya pariwisata tersebut akibat covid 19. Oleh karenanya pariwisata harus hidup lagi.

Sebagaimana baru-baru ini Pemerintah daerah provinsi (Pemprov) NTB telah menerbitkan SK desa wisata. Tidak tanggung-tanggung SK desa wisata yang diterbitkan berjumlah 99 desa wisata di seluruh NTB yang terdiri dari dua pulau. Di masing-masing kabupaten kota tersebar keberadaan dari desa-desa wisata itu. Mulai dari kota mataram sampai kabupaten bima di ujung timur NTB.

Kesemua desa-desa wisata yang ada mempunyai titik-titik sentralnya yang diharapkan dapat menjadi percontohan dari keberdaan desa-desa wisata tersebut. Seperti di Lombok barat ada 13 desa wisata, di Lombok tengah ada desa wisata stanggor sebagai percontohan guna desa-desa wisata di daerah Lombok tengah mengambil referensi. Begitu juga dengan desa wisata di lombok utara diharapkan desa wisata kampong kerujuk di kecamatan pemenang yang menjadi sentralnya. Di Lombok timur ada sekitar 18 desa wisata. Di Sumbawa ada 9 desa wisata. Di Kabupaten Sumbawa barat ada 8 desa wisata. Di dompu ada 9 desa wisata dan di bima ada sepuluh desa wisata.

Jumlah desa wisata yang cukup banyak tersebut dapat menjadi peluang besar bagi membangkitkan kembali pariwisata di era new normal ini. Persoalannya saat ini semua pihak harus mempunyai gerak langkah yang sama untuk mewujudkan goal bagi realisasi desa-desa wisata yang sudah dicanangkan pemerintah daerah tersebut. Kerjasama semua pihak merupakan hal yang niscaya untuk mewujudkannya desa-desa wisata itu menjadi obyek baru wisata new normal.

Bagaimanpun juga dengan banyaknya desa-desa wisata di NTB yang telah dilegalkan sebagai obyek wisata memungkinkan terciptanya kreasi tanpa batas bagi kepariwisataan. Hal ini juga memungkinkan terjadinya pemecahan konsentrasi massa bagi tetap bisa menjalankan protocol covid 19. Di desa satu memungkinkan penciptaan jenis atraksi A. Di desa yang lain diciptakan atrakasi B dan seterusnya.

Salah seorang pengunjung sedang menikmati keindahan alam di Kampung Wisata Kerujuk.

Kondisi banyaknya desa wisata memungkinkan pula melakukan revitalisasi kebudayaan. Pada kasus desa wisata mas-mas di Kecamatan Batu Kliang Lombok utara yang sempat  besiru kunjungi, pengelolanya mengakui dengan adanya pengembangan desa wisata berdampak bagi hidupnya kembali kebudayaan masyarakat yang sempat memudar. Ada kebudayaan hadrah, kebudayaan mencipta barang dari bamboo dan rotan, meronovasi kebudayaan-kebudayaan local lainnya juga digesa dalam rangka menjadi atraksi baru bagi pengunjung yang datang.

Di desa-desa wiata yang lain, tentu dapat pula melakuan revitalissasi kebudayaan mereka. Tentu hal ini berdasar pada kemampuan dan keterampilan apa yang dimiliki oleh desa-desa wisata setempat. Ada potensi sumber daya alam, ada potensi sumber daya manusia dalam hal mencipta kegiatan atraksi seni dan budaya, ada potensi mencipta barang-barang kerajinan tangan dan seterusnya.

Jadi desa-desa wisata itu tidak perlu keseragaman bentuk, melainkan harus divariasi sedemikian rupa agar sesuai dengan kondisi potensi masyarakat desa-desa wisata tersebut. Pada posisi ini masyarakat yang menjadi tuan rumah tidak menjadi diri orang lain melainkan tetap menjadi diri mereka sendiri. Maknanya bahwa biaya social-budaya tidak akan menjadi mahal karena memang kondisi social-budaya yang dikembangkan memang berakar dari desa-desa wisata itu sendiri.

Ssebagaimana definisi kebudayaan yang sangat luas pada konsepnya, memungkinkan bagi merealisasikannya di aras lapangan dengan banyaknya desa-desa wisata yang ada. Artinya akan ada penawaran yang begitu kompleks dan banyak dari keberadaan desa-desa wisata dengan diiringi berbagai variasi kreativitas darinya. Dengan demikian kegiatan memperbanyak desa wisata seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sepertinya mempunyai kesesuaian dalam hal ini.

Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan agar 99 desa wisata ini dapat segera berjalan optimal? Jawabnya tentu adalah diawali dengan pembenahan-pembenahan. Setelah desa-desa wisata itu dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang harus dilakukan adalah memberikan pelayanan maksimal bagi para pengunjung yang datang. 

Fasilitas menjadi kata kunci pertama dari keberadaan desa-desa wisata itu. Setelahnya ada akomodasi, transportasi dan atraksi (Jackson; 1989). Atraksi kemudian dikatakan sebagai titik sentral dari penyelenggaraan kepariwisataan, karena atraksi inilah yang menjadi alasan utama mengapa seorang atau sekelompok orang mendatangi suatu obyek wisata. “Tourism attraction was empirical realtionships  between a turist, a site, and a marker” (touris adalah representasi dari komponen manusia; site meliput wilayah destinasi atau entitas fisik; dan marker merupakan sekumpulan informasi yang digunakan oleh wisatawan untuk menidentifikasi serta memberikan makna terhadap suatu destinasi (Mac Cannel; 1984;41).

Jadi atraksi ini meliputi banyak hal yang berkaitan dengan apa yang dapat dilihat, dialami dan dirasakan oleh entitas wisatawan. Bagaimana daerah tujuan wisatanya (desa-desa wisata), bagaimana mereka mendapatkan informasi-informasi terkait daerah yang dituju, dan bagaimana mereka dilayani sesampainya di tempat wisata itu sendiri. Untuk semua itu diperlukan adanya pelatihan-pelatihan bagi memberikan keahlian untuk para penyelenggara dilapangan.

Pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak tentunya untuk mewujudkan pelatihan atau bimbingan teknis secara menyeluruh terhadap semua penyelenggara (pokdarwis) yang ada di 99 desa wisata yang telah dilegalkan. Pemerintah dapat menyelenggarakan Bimtek secara bertahap atau secara massif bagi segera mengggesa penyelenggaraan desa-desa wisata yang ada agar sesegera mungkin dapat beroperasi secara professional. Bagaimanapun juga seorang wisatawan adalah tamu dan mereka mau diperlakukan sebagai seorang yang special sehingga ada kesan tersendiri bagi mereka.

Dalam hal ini ada hospitality (keramah-tamahan), tetapi tentu konteksnya hospitality yang benar sesuai dengan tempatnya. Pada gilirannya ini akan mendatangkan kenyamanan bagi para wisatawan itu sendiri. Di satu sisi semua obyek wisata dapat memberikan kesan, di sisi lain perlakuan yang diterimanya pun standar sehingga si wisatwan mempunyai pengalaman yang tidak terlupakan.  Hospitality itu dapat diciptakan dengan melibatkan para trainer-trainer dibidang kepariwisataan dalam rangka menjadi pelayan para tamu yang datang. Semua desa-desa wisata dapat mengirimkan timnya untuk mengikuti  kegiatan ini sehingga ada gerak langkah yang seirama dan massif untuk menjadikan desa-desa wisata itu siap beroperasi. Jika itu tercapai maka tidak sulit mempromosikan keberadaan 99 desa wisata karena si turisnya sendiri yang akan bercerita menjadi media promosi baginya.


Like it? Share with your friends!

Ahmad Efendi

Writer and Lecturer. Pendiri Komunitas Balai Tulis Literasi guna meningkatkan dan memajukan dunia literasi Indonesia khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat.