Batsul Masail NU ada Benarnya, Tetapi Tidak Tepat Hasilnya Hentikan Ekspor


Anggota ANLI berkembang saat ini sangat pesat terdiri dari Nelayan penangkap, Kelompok Koperasi Pembudidaya, dan Petani Lobster Air Tawar: di masing-masing Provinsi: NTB, Sulsel, Jawa Timur, Banten dan Jawa Barat.

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI)

Lagi viral PBNU meminta hentikan ekspor benih bening lobster, keputusan itu keluar hasil dari Batsul Masail. Mekanisme dan ketentuan pengambilan keputusan, ada pada otoritas Nahdatul Ulama. Tentang kajiannya sesuai syariat Islam.

Namun, perlu direspon atas ketidaktepatan pengambilan keputusan usulan penghentian ekspor benih bening lobster tersebut. Jika Batsul Masail menghasilkan keputusan untuk mengawasi proses budidaya dan ekspor benih lobster, maka itu patut diapresiasi.

Karena penyebab terbesar ekspor benih lobster dianggap rugi yakni ketidakpatuhan perusahaan eksportir untuk melakukan budidaya, restocking dan penangkapan. Sebenarnya, Permen KP 12 tahun 2020 tidak mementingkan ekspor benih. Substansinya dapat dikesampingkan. Mestinya perusahaan eksportir terlebih dahulu membangun fasilitas Keramba Jaring Apung dan Apartemen Lobsternya. Sehingga dapat dilihat progress kemajuan agenda budidaya.

Namun, kebanyakan perusahaan yang ada hanya mementingkan ekspor benih dengan alasan, bahwa cost budidaya lobster sungguh berat sekali. Memang berat sekali. Mestinya, PBNU mempertimbangkan cost budidaya juga di dalam proses pengambilan keputusan Batsul Masail-nya.

Pendapat Nahdatul Ulama (NU) menganggap ekspor benih lobster jika berlangsung secara massif dinilai bisa mempercepat kepunahan lobster sehingga bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun, perlu juga diketahui bahwa: stok sumber daya benih bening lobster ada sekitar 24 – 28 miliar ekor pertahun. KKP telah menetapkan kuota tangkapannya sekitar 400 juta pertahun. Artinya, masih ada stok sisa atau deposit benih lobster sangat besar jumlahnya. Tidak akan habis.

Kalau PBNU pertimbangkan data primer dan sekunder seputar benih bening lobster, dalam penentuan keputusan Batsul Masail-nya, maka pasti melahirkan keputusan yang seimbangkan agar diminta diawasi seluruh proses praktik regulasi di lapangan.

Jika sebaliknya juga, PBNU meminta Menteri KKP Edhy Prabowo untuk hentikan ekspor benih lobster ke berbagai negara, salah satunya ke Vietnam. Karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Tentu, NU mendorong lahirnya pengangguran, penangkapan nelayan oleh aparat dan tidak pertimbangkan sosial ekonomi.

Sebagaimana dalam surat Hasil Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster yang ditandangani oleh Ketua Bahtsul Masail, Nadjib Hassan, PBNU menilai ekspor benih lobster tidak sesuai ajaran Islam.

Padahal yang mestinya dilakukan oleh PBNU Asesment secara independen sehingga memunculkan data yang kredibilitasnya teruji atas pelaksanaan permen KP 12 tahun 2020 tersebut.

Karena pemerintah sendiri mewajibkan kepada warga negara itu sendiri untuk prioritaskan pembudidayaan lobster. Sesuai target KKP ekspor hasil budidaya bisa mencapai satu juta – lima juta ton hingga lima tahun mendatang.

Krusialnya, dasar – dasar ajaran Islam ditafsirkan secara literal dalam Batsul Masail, tentu tidak bisa disangkal pemanfaatan kekayaan alam yang ada harus perhatikan aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Maka, permen KP 12 tahun 2020 itu sebenarnya sudah menjawab hasil Batsul Masail PBNU dengan tiga aspek jawabannya yakni: Budidaya, Restocking dan Penangkapan Benih Bening Lonster.

Permen KP 12 tahun 2020 tersebut, sudah sesuai ajaran hukum Islam. Karena tak ada penegasan pelarangan atas pemanfaatan kekayaan alam seperti penangkapan dan budidaya benih bening lobster dengan syarat peraturan tersebut menjamin kesejahteraan masyarakat.

Jika sebaliknya, Batsul Masail masalahkan kerugian negara, tentu ada penegak hukum yang memiliki wewenang lakukan tindakan. Lagi pula, permen KP 12 tahun 2020 sudah mengatur tentang pajak ekspor, pengawasan penangkapan, harga pembelian, dan pertimbangan aspek lingkungan. Kebijakan ekspor benih lobster, masih dalam masa pengawasan, sehingga tidak terancam kepunahan.


Like it? Share with your friends!

Rusdianto Samawa
Pelaku usaha di bidang kelautan sekaligus sebagai Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI).